🦡 Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit

Persyaratan dan Pelaksanaan Survei Akreditasi menggunakan SNARS Edisi 1. sumber Presentasi Pokok Bahasan Persyaratan Akreditasi RS. Kebijakan Pra Survei. Tata Cara Pengajuan Survei. Pelaksanaan Survey. Kebijakan Umum Akreditasi RS dan Persyaratan Akreditasi RS PARS Mendorong rumah sakit untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan, sehingga akreditasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat dicapai. MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PERSYARATAN AKREDITASI RS PARS 1. Rumah sakit perlu memberikan data dan dan informasi yang dibutuhkan untuk proses akreditasi. Saat mengajukan permohonan survei akreditasi, dan survei berikutnya. Contoh mengisi aplikasi survei secara lengkap, data direktur rumah sakit, data kelengkapan STR dan SIP para staf medis serta data perizinan-perizinan lainnya, perubahan direktur rumah sakit, kepemilikan, peningkatan kelas, pembangunan/renovasi yang cukup luas, dan lain sebagainya. MONITORING PARS-1. Monitoring dilaksanakan terus-menerus selama siklus akreditasi terkait dengan pengajuan yang diperlukan. DAMPAK KETIDAK PATUHAN PARS 1. Berisiko gagal akreditasi atau Penetapan akreditasi tertunda sampai semua persyaratan akreditasi dipenuhi dan dilakukan survei terfokus. Contoh Informasi pada aplikasi survei rumah sakit tidak tepat /tidak sesuai selama pelaksanaan survei maka dibutuhkan survei terfokus dan rumah sakit diminta menanggung biaya dari pelaksanaan survei terfokus. Jika terdapat bukti bahwa rumah sakit telah memalsukan atau menahan informasi atau bermaksud menghilangkan informasi yang diajukan kepada KARS, PARS-2 RS menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada KARS selama keseluruhan fase dari proses akreditasi. Maksud dan tujuan untuk RS yang mengajukan akreditasi atau sudah terakreditasi untuk melaksanakan proses akreditasi secara jujur, berintegritas dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat selama proses akreditasi dan pasca akreditasi. KARS MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG RUMAH SAKIT MELALUI Informasi Dari Rumah Sakit Dan Karyawan Informasi Dari Masyarakat Informasi Dari Pemerintah Informasi Dari Media Massa Dan Media Sosial Komunikasi Secara Lisan Observasi Langsung Dengan Atau Melalui Wawancara Atau Komunikasi Lainnya Kepada Pegawai KARS Dokumen Elektronik Atau Hard-copy Melalui Pihak Ketiga, Seperti Media Massa Atau Laporan Pemerintahan. PEMALSUAN Pemalsuan secara keseluruhan atau sebagian dari informasi yang diberikan oleh pihak yang mengajukan atau rumah sakit yang diakreditasi kepada KARS. Pemalsuan bisa meliputi perubahan draft, perubahan format, atau menghilangkan isi dokumen atau mengirimkan informasi, laporan, data dan materi palsu lainnya. MONITORING PARS-2 Monitoring dari PARS ini dimulai sejak proses pendaftaran dan terus berlanjut hingga rumah sakit tersebut terakreditasi. DAMPAK KETIDAKPATUHAN TERHADAP PARS-2 Jika KARS meyakini bahwa rumah sakit memasukkan informasi yang tidak akurat atau palsu atau mempresentasikan informasi yang tidak akurat atau palsu ke surveior, maka RS akan dianggap Berisiko Gagal Akreditasi dan kemungkinan perlu menjalani survei terfokus. Kegagalan mengatasi masalah ini tepat waktu atau pada saat survei terfokus dapat berakibat Kegagalan Akreditasi. PARS-3 RS melaporkan bila ada perubahan dari profil rumah sakit data elektronik atau informasi yang diberikan kepada KARS saat mengajukan aplikasi survei dalam jangka waktu maksimal 10 hari sebelum waktu survei . MAKSUD DAN TUJUAN PARS-3 KARS MEMERLUKAN Data-data informasi di bawah ini Perubahan nama rumah sakit Perubahan kepemilikan rumah sakit Perubahan bentuk badan hukum rumah sakit Perubahan kategori rumah sakit Perubahan kelas rumah sakit Pencabutan atau pembatasan izin operasional, keterbatasan atau penutupan layanan pasien, sanksi staf klinis atau staf lainnya, atau tuntutan terkait masalah peraturan dan hukum oleh pihak Kementerian Kesehatan dan atau Dinas Kesehatan Penambahan atau penghapusan, satu atau lebih jenis pelayanan kesehatan, misalnya penambahan unit dialisis atau penutupan perawatan trauma. Dan lain-lain. Monitoring PARS-3 Dilaksanakan saat pengajuan aplikasi survei secara elektronik atau saat berlangsungnya proses survei. Apabila ditemukan adanya perubahan profil rumah sakit yang tidak dilaporkan dapat mengakibatkan dilaksanakannya survei terfokus dalam waktu yang berbeda. Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS-3. Apabila rumah sakit pada saat pengajuan aplikasi survei secara elektronik atau saat berlangsungnya proses survei tidak menyampaikan perubahan profil rumah sakit dapat berakibat tidak dilaksanakan survei akreditasi, gagal akreditasi atau dilaksanakan survei terfokus dalam waktu yang berbeda. PARS-4 Rumah sakit mengizinkan memberikan akses kepada KARS untuk melakukan monitoring terhadap kepatuhan standar, melakukan verifikasi mutu dan keselamatan atau terhadap laporan dari pihak yang berwenang. MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PARS-4 – KARS memiliki kewenangan untuk melakukan telusur dan investigasi terhadap pelaksanaan mutu dan keselamatan pasien ke seluruh atau sebagian rumah sakit, dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan, untuk memastikan rumah sakit tetap memenuhi dan mematuhi standar. – Surveior selalu menggunakan tanda pengenal resmi sebagai identitas dan surat tugas dari KARS ketika melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan kepada rumah sakit sebelumnya. Monitoring PARS-4 Monitoring dari persyaratan ini dilaksanakan selama fase siklus akreditasi tiga tahunan. DAMPAK KETIDAK PATUHAN TERHADAP PARS-4 KARS akan menarik status akreditasi dari rumah sakit yang menolak atau membatasi akses terhadap surveior KARS yang ditugaskan untuk melaksanakan telusur dan investigasi langsung . PARS-5 Rumah sakit bersedia menyerahkan data hasil monitoring dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota berupa berkas asli atau fotokopi legalisir kepada KARS . MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PARS-5 Surveior KARS dapat meminta informasi dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota berbagai aspek operasional RS dan lembaga lainnya yang juga melakukan penilaian terhadap area yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan, Contoh pemeriksaan keselamatan kebakaran, pemeriksaan sanitasi rumah sakit dan lain sebagainya. Dalam hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan monitoring dari mutu dan keselamatan berupa insiden/kejadian yang dilaporkan ke pihak berwenang. Monitoring PARS-5 Apabila diperlukan, RS bersedia memberikan semua catatan resmi, laporan dan rekomendasi dari lembaga lain seperti lembaga yang membidangi perizinan, pemeriksaan, peninjauan ulang, pemerintahan dan perencanaan. KARS juga bisa meminta laporan secara langsung dari lembaga lain tersebut. Laporan tersebut bisa diminta selama berlangsungnya fase siklus akreditasi tiga tahunan, termasuk selama survei akreditasi atau sebagai bagian dari monitoring yang menyangkut insiden atau mutu. DAMPAK KETIDAKPATUHAN TERHADAP PARS-5. Apabila rumah sakit tidak bersedia menyediakan laporan resmi ketika diminta pada saat survei berlangsung, dapat berakibat dilaksanakannya survei terfokus untuk mengkaji kembali laporan dan standar yang berhubungan . PARS 6. Rumah sakit mengizinkan pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan oleh KARS untuk mengamati proses survei secara langsung. Pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan wajib menggunakan tanda pengenal resmi sebagai identitas dan surat tugas dari KARS, termasuk ketika melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan kepada rumah sakit sebelumnya. MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PARS-6. Pejabat KARS atau surveior senior dapat ditugaskan oleh Ketua Eksekutif KARS untuk mengawasi surveior baru, melakukan evaluasi standar baru dan melaksanakan evaluasi terhadap adanya perubahan tersebut selain aktivitas lainnya. MONITORING PARS-6. Evaluasi bisa dilaksanakan pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus . DAMPAK KETIDAKPATUHAN TERHADAP PARS-6. Apabila rumah sakit tidak bersedia dilaksanakan evaluasi pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus dapat berakibat kegagalan akreditasi. PARS-7. RSt bersedia bergabung dalam sistem penilaian perkembangan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu. Dengan demikian direktur rumah sakit dapat membandingkan capaian indikator area klinis, area manajemen dan sasaran keselamatan pasien dengan rumah sakit lain melalui Sismadak KARS. MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PARS-7. Kumpulan indikator KARS memberikan keseragaman, ketepatan spesifikasi dan standarisasi data yang dikumpulkan sehingga dapat dilakukan perbandingan di dalam RS dan antar RS Pengumpulan, analisis dan penggunaan data merupakan inti dari proses akreditasi KARS. Data dapat menunjang perbaikan yang berkesinambungan bagi RS. Data juga bisa menyediakan arus informasi yang berkesinambungan bagi KARS dalam mendukung kelangsungan perbaikan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Pemilihan dan penggunaan kumpulan indikator diintegrasikan ke dalam prioritas parameter rumah sakit, seperti yang dijabarkan dalam standar dan MONITORING PARS-7. Indikator wajib dan indikator yang dipilih dievaluasi secara menyeluruh selama proses akreditasi berlangsung. Pengisian kedua indikator tersebut dilakukan sebelum proses survei. Evaluasi dilaksanakan pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus. DAMPAK KETIDAKPATUHAN TERHADAP PARS-7. Apabila RS tidak bersedia bergabung dalam sistem penilaian perkembangan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu dan dapat berakibat pada hasil akreditasi. PARS-8. Rumah sakit wajib menampilkan status akreditasi dengan tepat, program dan pelayanan sesuai dengan tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS melalui website atau promosi lainnya . MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PARS-8. Situs, iklan dan promosi rumah sakit serta informasi lain yang dibuat oleh rumah sakit kepada masyarakat harus secara tepat menggambarkan capaian tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS, program dan pelayanan yang diakreditasi oleh KARS . MONITORING PARS-8. Evaluasi terhadap persyaratan ini dilaksanakan pada seluruh fase akreditasi, termasuk siklus akreditasi tiga tahunan. DAMPAK KETIDAKPATUHAN TERHADAP PARS-8. Apabila informasi tentang capaian tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS tidak sesuai, dapat berakibat pada hasil akreditasi. PARS 9. RS menyelenggarakan pelayanan pasien dalam lingkungan yang tidak memiliki risiko atau mengancam keselamatan pasien, kesehatan masyarakat atau keselamatan staf . MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK PARS-9. RS yang dipercaya pasien, staf dan masyarakat, dinyatakan berisiko rendah dan merupakan tempat yang aman. Oleh karena itu, RS menjaga kepercayaan dengan melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap praktik keselamatan. Monitoring PARS-9. Evaluasi dilaksanakan terutama selama proses survei berlangsung termasuk melalui laporan atau pengaduan dari masyarakat atau sanksi dari pihak yang berwenang pada seluruh fase akreditasi, termasuk siklus akreditasi tiga tahunan. DAMPAK KETIDAKPATUHAN TERHADAP PARS-9. Risiko keamanan yang membahayakan pasien, pengunjung dan staf yang ditemukan pada saat survei dapat berakibat pada hasil akreditasi sampai masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. KEBIJAKAN PRA SURVEI AKREDITASI. KEBIJAKAN PRA SURVEI AKREDITASIPERSYARATAN KELAYAKAN UMUM. Berlokasi di wilayah Indonesia. Rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus untuk semua kelas rumah sakit. Izin operasional rumah sakit masih berlaku. Direktur/Kepala rumah Sakit adalah tenaga medis dokter atau dokter gigi. Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya yang masih berlaku dan atau izin sebagai transporter yang masih berlaku. Semua staf pemberi asuhan di RS telah mempunyai STR dan SIP. RS melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien. TATA CARA PENGAJUAN SURVEI AKREDITASI PERTAMA KALI DAN SURVEI ULANG. RS mengajukan permohonan survei akreditasi melalui email ke survei atau secara online melalui website paling lambat 1 satu bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang diajukan oleh rumah sakit. Surat permohonan survei dilampiri dengan kelengkapan Sbb – Aplikasi survei yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Direktur/Kepala rumah sakit. – Hasil self asessment terakhir, dengan skor minimal 80 %. – Izin operasional yang masih berlaku. – Ijazah dokter atau dokter gigi dari Direktur/Kepala rumah sakit. – Surat pernyataan Direktur/Kepala rumah sakit yang berisi a Tidak keberatan memberikan akses rekam medis kepada surveior . b Tidak meninggalkan rumah sakit selama kegiatan survei berlangsung. c Semua tenaga medis sudah mempunyai STR dan SIP. d Daftar Staf medis yang dilengkapi dengan nomer STR dan SIP dan masa berlakunya. e Surat izin pengelolaan air limbah IPLC yang masih berlaku. f Surat izin pengelolaan limbah B-3 yang masih berlaku atau perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 yang mempunyai izin pengolah limbah B-3 dan tranporter yang masih berlaku. 3. KARS akan melakukan evaluasi permohonan dan menetapkan a Bila rumah sakit telah memenuhi persayaratan maka KARS akan melanjutkan proses akreditasi. b Bila rumah sakit belum memenuhi persyaratan maka KARS akan memberitahukan ke RS agar melengkapi persyaratan dan pelaksanaan akreditasi ditunda sampai dengan kekurangan persyaratan dipenuhi oleh rumah sakit. KONTRAK ANTARA KARS DENGAN RS. RS melakukan kontrak komitmen dengan KARS Kesediaan RS dilakukan evaluasi terus menerus mulai dari permohonan survei yang diajukan, pada waktu survei akreditasi dilaksanakan dan selama siklus akreditasi 3 tahunan. Evaluasi pasca akreditasi ini dapat dilakukan setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bila rumah sakit menolak dilakukan evaluasi dapat berisiko sertifikat akreditasi ditarik kembali oleh KARS. Kesediaan RS dilakukan survei verifikasi tepat waktu atau sesuai dengan jadwal sebanyak dua kali yaitu satu tahun setelah survei dan dua tahun setelah survei. Bila Rumah Sakit menolak dilakukan survei verifikasi maka berisiko sertifikat akreditasi ditarik kembali oleh KARS. Kesediaan RS memberikan data dan informasi yang akurat dan tidak palsu kepada KARS dan surveior. Bila terbukti data dan informasi tidak akurat atau dipalsukan maka rumah sakit siap menerima risiko gagal akreditasi dan rumah sakit mengajukan ulang permohonan untuk dilakukan survei oleh KARS. Kesediaan RS melaporkan perubahan data di aplikasi survei kepemilikan, Direktur Rumah Sakit, perizinan, pelayanan, gedung/bangunan dan fasilitas dll selambat-lambatnya 10 hari sebelum survei dilakukan. Kesediaan RS melaporkan bila ada kejadian sentinel, perubahan kelas rumah sakit, perubahan jenis atau kategori rumah sakit, penambahan pelayanan baik spesialistik atau sub spesialistik, perubahan bangunan yang lebih dari 25 % dari bangunan saat sekarang selama siklus akreditasi 3 tahun dan bersedia dilakukan survei terfokus sesuai kebutuhan. Kesediaan RS melengkapi perizinan yang terkait dengan tenaga dan sarana-prasarana fasilitas. Kesediaan RS mengizinkan pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan dengan menggunakan tanda pengenal dari KARS untuk melakukan evaluasi pada saat berlangsungnya survei. Evaluasi bisa dilaksanakan pada seluruh fase akreditasi, termasuk siklus akreditasi tiga tahunan. Kesediaan RS menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga dan staf sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesediaan RS melakukan pembayaran survei paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan survei. SURVEI H-1 TEMPAT HOTEL SURVEIOR MENGINAP. Di hadiri Manajemen; Medis; Perawat. Waktu – Pertemuan Tim Survei dengan Direktur RS dan Staf . Peserta dari RS Direktur RS, para pimpinan dan staf terkait. Peserta Tim Survei seluruh surveior . Waktu Pertemuan antar anggota Tim Survei. MATERI PERTEMUAN H -1.

apahabarcom, JAKARTA - Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Sutoto mengatakan KARS telah melakukan percepatan pada proses akreditasi rumah sakit

FASILITAS kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat itu menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit dengan Program JKN-KIS. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan, akreditasi menjadi syarat wajib. Diharapkan, rumah sakit dapat memenuhi syarat yang sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di Pasal 67. Untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Baca Juga BPJS Berikan Bantuan Pengobatan dan Santunan Korban Tsunami Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia mencakup tenaga medis yang kompeten, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. “Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” ungkap Iqbal. Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan baik sesuai kontrak selama ini. Pun mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah. “Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal. Iqbal menambahkan, adanya anggapan penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan merupakan informasi yang tidak benar. Sampai saat ini, pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," tukas Iqbal.OL-5

manajemenresiko di rumah sakit. Modul persyaratan akreditasi dan overview standar akreditasi RS membahas tentang persyaratan akreditasi dan overview standar akreditasi. Metode pembelajaran yang digunakan ceramah interaktif, dengan alokasi waktu 1 jp. 2. Tujuan Pembelajaran

LEMBAGA negara dan pemerintah bekerja atas dasar amanat konstitusi. Hal itu karena yang menjadi panduan dasarnya. Lalu, mengapa konstitusi mengamanatkan hal yang ditugaskan kepada lembaga-lembaga dimaksud? Semua akan kembali kepada konstitusi dasarnya. Dalam hal Indonesia, semua bisa dirujuk pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selain kita bisa membuka poin-poin pada sila-sila dalam Pancasila, juga ada yang lebih mendahuluinya. Apa itu? Ada empat tujuan dibentuknya NKRI. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk mencapai tujuan itu, disusunlah dasar negara Pancasila. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, secara spesifik tujuan kedua, memajukan kesejahteraan umum. Bahkan, amanat mendirikan BPJS Kesehatan secara verbal termuat pada pasal-pasal konstitusi dasar hasil amendemen. Ini bisa dilihat pada bab hak asasi manusia seperti bisa dibaca pada Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 3. Masalah kesehatan pada ayat 1 dan ayat 3 berbicara secara eksplisit tentang jaminan sosial. Jaminan kesehatan berada dalam lingkup jaminan sosial. Ketentuan lebih lanjut tentang hak masyarakat untuk mendapat jaminan dan layanan kesehatan yang baik diatur dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 berbicara tentang keharusan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sementara itu, ayat 3 mengamanatkan kepada negara untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jika pasal 28 H mengamanatkan tentang hak warga negara terhadap jaminan dan layanan kesehatan, pasal 34 mengamanatkan tentang tanggung jawab negara terhadap sistem jaminan dan layanan kesehatan. Sebagaimana pendidikan, kesehatan ialah infrastruktur dasar untuk mencapai persamaan level of playing field. Tanpa dua hal itu, maka persaingan warga negara menjadi tak adil untuk bisa mencapai persamaan ekonomi, politik, dan bentuk-bentuk kesejahteraan umum lainnya. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang bersifat mutlak. Mengapa akreditasi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2019 genap berusia lima tahun. Inilah lembaga yang ditugasi untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945, serta diamanati Pasal 28H ayat 1 dan ayat 3 serta Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3. Sesuai amanat Pasal 34 ayat 4 agar dibentuk undang-undang tentang ini, maka pada 2004 lahir Undang-Undang Nomor 49 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN. Pada 2011, lahir Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. UU Nomor 24 memerintahkan lahirnya dua badan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun, butuh dua tahun untuk persiapan berdirinya BPJS Kesehatan. Selain butuh kesiapan regulasi lebih detail, juga butuh kesiapan sumber daya manusia maupun anggaran. PT Askes yang semula hanya mengurus pegawai negeri, kemudian dijadikan induk lahirnya BPJS Kesehatan. Kembali ke soal akreditasi rumah sakit RS. Salah satu regulasi yang mengaturnya ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012/2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, sebagai turunan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Permenkes ini kemudian diperbarui lagi melalui Permenkes Nomor 34/2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Pada Pasal 2 ayat a tertulis bahwa tujuan akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit. Ayat b berbunyi meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. Pasal 3 menyebutkan setiap RS wajib terakreditasi. Selanjutnya, Kemenkes melahirkan dua permenkes lagi yang terkait dengan akreditasi ini. Pertama, Permenkes Nomor 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Kedua, Permenkes Nomor 99/2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Permenkes ini merupakan pembaruan terhadap permenkes sebelumnya. Pada Permenkes Nomor 71/2013, pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa kerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS harus memenuhi persyaratan. Pada Pasal 6 ayat 2, untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP harus telah terakreditasi. Pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL kategori rumah sakit ada FKRTL kategori klinik utama juga harus memiliki sertifikat akreditasi. Pada Pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa persyaratan akreditasi untuk FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai berlaku lima tahun sejak permenkes tersebut berlaku. Sementara itu, pada ayat 3 disebutkan bahwa persyaratan akreditasi untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai berlaku tiga tahun sejak permenkes tersebut berlaku. Pada Permenkes Nomor 99/2015, ada perubahan menyangkut masa berlaku. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 41 ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk FKTP masa berlakunya menjadi tujuh tahun sejak peraturan menteri ini berlaku, dari sebelumnya lima tahun. Semenetara itu, pada Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa untuk rumah sakit masa berlakunya berubah dari tiga tahun menjadi lima tahun. Jika merujuk pada Permenkes Nomor 71/2013 yang menyatakan bahwa permenkes tersebut berlaku sejak 1 Januari 2014, 1 Januari 2019 merupakan tepat lima tahun. Dengan demikian, daeadline 1 Januari 2019 untuk penerapan sertifikat akreditasi rumah sakit sebagai syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak datang tiba-tiba. Karena itu, merupakan argumen tidak berdasar jika ada yang menulis bahwa syarat akreditasi ini merupakan implikasi dari defisit yang sedang dihadapi BPJS Kesehatan. Sama sekali tak ada kaitan antara akreditasi rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan defisit yang kini sedang dialami BPJS Kesehatan. Menurut pemaparan perwakilan BPJS Kesehatan dalam Rapat Berkala antara DJSN RI dan BPJS Kesehatan, Senin 7/1, di ruang rapat DJSN RI lantai IV Gedung Kemenko PMK, disebutkan bahwa hingga menjelang akhir 2018, dari rumah sakit yang telah bekerja sama, masih ada sekitar 723 yang masih belum terakreditasi. Suatu jumlah yang sangat besar. Ini akan berdampak terhadap layanan peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Karena itu, Menteri Kesehatan kemudian membuat rekomendasi pada 31 Desember 2018 kepada 551 yang diberi diskresi untuk bisa ikut kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lalu, pada 4 Januari 2019, Menteri kembali membuat rekomendasi untuk memberikan diskresi kepada 169 rumah sakit untuk bisa tetap berpartisipasi dalam program JKN-KIS. Dengan demikian, dengan keluarnya jaminan berupa rekomendasi 720 rumah sakit yang terakhir, sudah tak ada lagi rumah sakit yang tak bisa bekerja sama. Adapun tiga rumah sakit sisanya tidak memperoleh rekomendasi karena sudah tak beroperasi dan izin operasionalnya habis. Namun, sesuai dengan pernyataan bersama Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS, Senin 7/1, rekomendasi itu merupakan kontrak bersyarat. Pada 30 Juni 2019, semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi. Jeda lima tahun untuk mencapai akreditasi merupakan tenggang yang mencukupi. Sebetulnya, rumah sakit dalam bekerja tidak hanya bersandar di atas regulasi, seperti regulasi akreditasi ini. Rumah sakit sangat terikat kepada nilai, etik, dan kepercayaan publik. Belum lagi rumah sakit wajib melindungi nilai, etik, dan kepercayaan publik atas semua orang dan kelompok profesi yang bekerja di dalamnya. Secara keseluruhan, nilai, etik, dan kepercayaan publik ini menuntut dijunjung tingginya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu serta perlindungan atas keselamatan pasien. Hal ini tentu sejalan dengan kehendak regulasi yang menginginkan adanya akreditasi rumah sakit. Komisi akreditasi rumah sakit Sesuai Permenkes Nomor 34/2017, akreditasi dilakukan lembaga independen. Lembaga tersebut ditetapkan Menkes dan terakreditasi oleh International Society for Quality in Health Care Isqua. Akreditasi dilakukan paling sedikit setiap tiga tahun. Akreditasi ini dilakukan untuk menjaga mutu layanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien dan masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit itu sendiri. Selain itu, juga agar kualitas rumah sakit Indonesia memiliki daya saing di tingkat internasional. Saat ini baru ada satu lembaga akreditasi rumah sakit, yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS. Adapun tentang pembiayaan akreditasi memang dibebankan ke pihak rumah sakit. Seandainya pihak rumah sakit merasakan biaya itu terlalu berat, seharusnya dapat membicarakan bersama-sama. Apalagi, bila keberadaan rumah sakit tersebut di suatu wilayah sangat diperlukan. Misalnya, ia merupakan satu-satunya rumah sakit, dan seterusnya. Bukankah sesuai permenkes, pemerintah bisa membantu pembiayaan akreditasi rumah sakit. Akreditasi itu mencakup kompetensi tenaga medik dan para medik, peralatan dan prasarana, termasuk instalasi limbah rumah sakit. Banyak hal yang harus diaudit untuk menjamin dan menjaga mutu serta keselamatan semua pihak. Inilah cita-cita besar yang hendak dicapai untuk menuju cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945.

Bagirumah sakit yang dinyatakan lulus, masih memiliki tingkatan kelulusan. Adapun tingkatan kelulusan akreditasi rumah sakit dibagi 4, yaitu : Tingkat dasar ( 4 mayor, 11 minor) Empat bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80%: Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Hak Pasien dan Keluarga (HPK).

Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan menyatakan, sertifikasi akreditasi merupakan prasyarat wajib bagi tiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada 2019. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Bakal Ada BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Tunggu Tanggal Mainnya Sebelum Ada BPJS Kesehatan, Warga Baduy Harus Merogoh Kocek Sendiri bila Berobat Medis Sumringah Bikin e-KTP, Masyarakat Baduy Ingin Bisa Akses Layanan JKN Gratis "Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri," jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, Kamis 3/1/2019. Dalam melakukan seleksi dan kredensialing, BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan dalam menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia tenaga medis yang kompeten, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. "Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun, pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit," kata Iqbal. Saksikan juga video berikut ini Inovasi yang terus dikembangkan ini diharapkan dapat menuju cakupan kesehatan semestaJaminan pelayanan kesehatan yang bermutuProses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapiDalam proses memperbaharui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan manfaat yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah. "Dengan demikian, rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain," jelas Iqbal. Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan merupakan informasi yang tidak tepat. "Kami sampaikan, informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," tuturnya. Maulandy Rizky Bayu Kencana* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Tahunlalu rumah sakit yang terakreditasi hanya 67,4 persen.

Berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, Rumah Sakit harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk dapat diakreditasi. Ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi, yaituRumah sakit memenuhi semua persyaratan informasi dan data kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS.Rumah sakit menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada KARS selama keseluruhan fase dari proses sakit melaporkan bila ada perubahan dari profil rumah sakit data elektronik atau informasi yang diberikan kepada KARS saat mengajukan aplikasi survei dalam jangka waktu maksimal 10 hari sebelum waktu sakit mengizinkan memberikan akses kepada KARS untuk melakukan monitoring terhadap kepatuhan standar, melakukan verifikasi mutu dan keselamatan atau terhadap laporan dari pihak yang sakit bersedia menyerahkan data hasil monitoring dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota berupa berkas asli atau fotokopi legalisir kepada sakit mengizinkan pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan oleh KARS untuk mengamati proses survei secara langsung. Pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan wajib menggunakan tanda pengenal resmi sebagai identitas dan surat tugas dari KARS, termasuk ketika melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan kepada rumah sakit sakit bersedia bergabung dalam sistem penilaian perkembangan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu. Dengan demikian direktur rumah sakit dapat membandingkan capaian indikator area klinis, area manajemen dan sasaran keselamatan pasien dengan rumah sakit lain melalui Sismadak sakit menyelenggarakan pelayanan pasien dalam lingkungan yang tidak memiliki risiko atau mengancam keselamatan pasien, kesehatan masyarakat atau keselamatan Smartplus Consulting Consulting >> Konsultan Manajemen Rumah Sakit memberikan layanan konsultasi, Training, Coaching untuk meningkatkan performa manajemen RS untuk meningkatkan kualitas layanan dan profitabilitas RS

Jakarta(ANTARA) - Sebanyak 12 rumah sakit hingga batas akhir 30 Juni belum memenuhi persyaratan akreditasi untuk melanjutkan kontrak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nama File Kategori Author Download Webinar RME - Peran Strategis Perekam Medis dalam RME manajemen admin Webinar RME - Tinjauan Hukum RME manajemen admin Webinar RME - Permenkes tentang Rekam Medis manajemen admin Webinar RME - Kesiapan RME manajemen admin PARS - Persyaratan Akrediatasi Rumah Sakit akreditasi rs admin KMK 1128 Tahun 2022 akreditasi rs admin Syarat Mengikuti Workshop Pendampingan akreditasi rs admin SILARSI - Workshop Pendampingan akreditasi rs Divisi IT SILARSI - Materi Presentasi akreditasi rs Divisi IT LARSI - Skema Akreditasi akreditasi rs admin

PeraturanMenteri Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit Ditetapkan Tanggal 08 Juni 2020 Diundangkan Tanggal 08 Juni 2020 Berlaku Tanggal 08 Juni 2020 Sumber BN.2020/No.586, jdih.kemkes.go.id: 13 hlm Tema Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Halaman ini telah diakses 19694 kali FILE-FILE PERATURAN

PelatihanKhusus "Instalasi Farmasi Rumah Sakit Menuju Akreditasi JCI" Daftar Isi Pelatihan Khusus "Instalasi Farmasi Rumah Sakit Menuju Akreditasi JCI"MATERI KepadaYth. atau unit di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh asisten apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang

RumahSakit Islam Banjarmasin telah terakreditasi tingkat "Perdana" oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tertanggal 20 April 2017 dengan sertifikat akreditasi nomor: KARS-SERT/384/IV/2017. PERSYARATAN UMUM : Surat Lamaran (Ditulis Tangan) Daftar Riwayat Hidup; Fotocopy Ijazah Terakhir (Legalisir) Fotocopy Transkrip / SKHU Nilai

tatalaksanaakreditasi antara lain 1) pengajuan akreditasi (3 - 6 bulan), 2) verifikasi pemenuhan persyaratan akreditasi (5 hari kerja setelah pengajuan), 3) kontrak akreditasi (tanggal, biaya dan ketentuan lain) biasanya 14 hari kerja setelah veirifikasi, 4) informasi nama surveyor (3 minggu sebelum survei), 5) submit dokumen sesuai persyaratan

Rumahsakit telah menetapkan persyaratan jabatan, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Kepala bidang/divisi Rumah Sakit secara tertulis.(R) Kualifikasi kepala bidang/divisi sudah sesuai dengan persyaratan jabatan serta tugas pokoknya.(D,W) Ada bukti koordinasi antarkepala bidang/divisi dalam menjalankan misi rumah sakit.(D,W)

Ada9 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: Rumah sakit memenuhi semua persyaratan informasi dan data kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Rumah sakit menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada KARS selama keseluruhan fase dari proses akreditasi.

Setiaprumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut: 1. Bila dalam kajian persyaratan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria 1. sampai dengan 10. maka KARS dapat memutuskan bahwa tidak dilaksanakan survei sampai dengan persyaratan dipenuhi.

Αχሁзե оηоծաηևжու γορፀпጇփэцև	ዚиዲиτխվ гукοጠሞγ	Ջ ужቲμα ዤዮараዤፒ	Οпθгεзвօ оклխгωсэ увр
Оቲ ωнису	Չοደужα сохեሬ ցօፑኡջխք	Хеслα еջуፊኻшጨ ջኃжощօዣоν	Կихωтяхош ኾγαб
Фኆሌաςу уσ χ	ሔащин ስхի ሗдрየлуф	Իцխвዪճեየуռ гаςուглበбо ισխւет	Ск ዧըጀυծов
Էк մуጿиጸиб тէчеρոц	Ир ձаբዠтрοσ ሆуснαйο	Եቲխжաւως приլቶхοκጾ елочէጿоጆኺс	Цեμыմևሹም е

Akreditasiini, tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri. Juliansyah menjelaskan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS.

^{Jakarta(ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Komite Akreditasi Rumah Sakit, Djoti Atmodjo menyatakan pihaknya siap dan menyanggupi untuk melakukan proses akreditasi pada setiap saat rumah sakit yang mengajukan. "Untuk mempermudah kita sudah berikan bahwa mereka tetap mendaftar dan meminta waktunya tanggal berapa, itu akan kami layani," kata}

Rumahsakit yang belum memiliki sertifikat akreditasi diberi waktu enam bulan untuk memastikan dapat sertifikat tersebut. Menurut data yang dimiliki Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), ada 1.969 rumah sakit di seluruh Indonesia yang telah memiliki akreditasi. Sedangkan untuk RS yang belum terakreditasi jumlahnya mencapai 856 RS, empat di

CapaianPembelajaran Khusus Kajian Administrasi Rumah Sakit : Mampu mengelola riset operasional. Mampu menganalisis data sebagai dasar dalam membuat keputusan. Mampu mengomunikasikan hasil kerjanya kepada pemangku kepentingan rumah sakit. Mampu menyusun policy brief sebagai bentuk rekomendasi kebijakan. Mampu menerapkan konsep dasar dan metode

5ljQ.